Rokok Luffman Masuk Lewat Pelabuhan Tikus - Karimun ,Peredaran rokok Luffman di Kabupaten Karimun yang berasal dari Batam diduga masuk melalui pelabuhan tikus.
Bahkan peredaran rokok tanpa menggunakan pita cukai ini sudah merambah ke masyarakat kalangan bawah dan diperjual belikan di beberapa supermarket dan warung-warung kecil.
Ironis, rokok yang diduga bisa merusak kesehatan ini dijual dengan harga murah Rp4.000 per bungkusnya.
Ketua LSM Kipra, Jhon Syahputra mengatakan, selama ini bisnis peredaran rokok ilegal ini tumbuh cukup pesat karena lemahnya pengawasan dari beberapa instansi terkait.
Bahkan dari informasi yang di peroleh kata Jhon, pengusaha rokok ini dengan bebas memperjual belikan rokok tersebut tidak terlepas dari bekingan dari pihak aparat penegak hukum.
"Maraknya peredaran rokok ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pihak aparat dan instansi terkait lainnya. Dan persoalan ini sudah berlangsung sejak lama, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah. Padahal di satu sisi ini sudah jelas merugikan daerah. Mudahnya barang ilegal seperti rokok Luffman beredar di Karimun ini kalau tidak dari pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikus, dari mana lagi barang itu masuk?," kata Jhon, Jumat (30/11/2012).
Untuk itu Jhon meminta pemerintah daerah segera meninjau kembali keberadaan pelabuhan rakyat yang ternyata dijadikan sebagai pelabuhan tikus atau jalan tikus.
"Harus dilihat izin pelabuhannya termasuk pengelolaan. Disamping itu pula pengawasannya harus dipertegas. Yang jelas keberadaannya telah menimbulkan kerugian terhadap negara dan daerah," katanya.
Terkait dengan rokok Luffman, Jhon mengatakan perlu diantisipasi para pelajar, karena harganya yang sangat murah akan memancing anak di bawah umur untuk ikut merokok.
"Keberadaan rokok ini sudah enam bulan yang lalu di sini. Harganya pun sangat murah dan banyak peminatnya. Karena ada empat jenis rasa dengan warna bungkus yang berbeda-beda," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga tadi mengatakan, rokok Luffman tidak hanya beredar di Pulau Kundur tetapi juga beredar di Pulau Karimun. Masuknya rokok tersebut diduga melalui pelabuhan tikus.
Data yang dihimpun Haluan Kepri, pelabuhan tikus di Kabupaten Karimun secara keseluruhan jumlahnya mencapai 246 pelabuhan.Khusus Pulau Karimun Besar jumlah pelabuhan lebih dari 100 buah.
Jika diamati dari daratan, memang keberadaan pelabuhan tersebut tidak tampak sama sekali. Namun jika diamati dari laut, maka terlihat jelas pelabuhan-pelabuhan itu berjejer di sepanjang Pulau Karimun Besar.
Tim Haluan Kepri beberapa waktu lalu pun melakukan penelusuran sepanjang Pulau Karimun Besar. Penelusuran itu mulai dilakukan dari kawasan Tanjungbalai, Meral, Tebing hingga kembali ke Tanjungbalai guna mengamati aktivitas di atas pelantar kayu yang dihubungkan ke pelabuhan tikus.
Tampak berbagai aktivitas berlangsung di atas pelabuhan itu, diantaranya aktivitas bongkar muatan berbagai barang kelontong seperti sembako dari kapal ke pelantar.
Ada juga yang memindahkan muatan dari kapal besar ke kapal kecil atau yang biasa disebut pompong dan kapal ikan yang sedang memuat es dari pabrik pengolahan es.
Pelabuhan ilegal mumnya terbuat dari kayu, mulai dari tiang hingga lantainya, sehingga lazim juga disebut pelantar kayu.
Pelabuhan atau pelantar kayu itu ada yang langsung mengarah ke jalan raya dengan melewati lorong-lorong kecil.
Namun, kebanyakan pelantar kayu itu langsung menuju pintu gudang atau rumah pengusaha (touke) yang dibangun di atas permukaan laut.
Pengusaha yang tinggal di daerah pesisir menggunakan kapal sebagai alat transportasinya, dan hampir semua pengusaha atau touke di Karimun ini memiliki kapal sendiri dalam menjalankan usahanya.
Dengan kondisi seperti itu, sudah bisa ditebak bagaimana mudahnya pengusaha itu membongkar muat barangnya ke dalam gudang atau rumah mereka tanpa harus mengeluarkan biaya angkut, seperti yang dipungut di pelabuhan resmi.
Begitu mudahnya para pengusaha membongkar barang-barang muatan kapalnya di pelabuhan tikus itu memunculkan berbagai indikasi penyelundupan barang-barang impor yang jelas merugikan keuangan negara.
Sebab pemasukan barang tersebut tentu saja tidak dikenai bea dan cukai.
Selain itu, pelantar kayu juga kerap dijadikan sebagai lahan pemindahan penyalahgunaan BBM subsidi seperti yang pernah diamankan pihak kepolisian beberapa waktu lalu.